Kerusakan Hutan Di Indonesia

I. Kerusakan Hutan Di Indonesia

A. Sekilas Pengelolaan Hutan Indonesia

Menurut Manan (1997), pengelolaan hutan dan pegusahaan hutan Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1970-an. Beberapa sistem silvikultur telah diterapkan sejak dikeluarkannya SK Dirjen Kehutanan No. 35 tahun 1972 tentang diterapkannya tiga sistem silvikultur dalam mengelola hutan Indonesia yaitu Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Habis Permudaan Alam (THPA) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).Dalam pelaksanaannya HPH-HPH yang menyatakan dirinya menggunakan sistem TPI hanya melakukan penebangan pohon yang berdiameter lebih dari 50 cm dari jenis komersial, sedangkan bagian terpenting dari TPI yaitu permudaan dan pemeliharaan hutan sama sekali tidak dilakukan. Kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi mekanis cukup besar, banyak pohon-pohon muda ikut rebah setelah pohon yang berdiameter lebih dari 50 cm ditebang. Pengawasan arah rebah belum diterapkan sehingga menyebabkan kerusakan tegakan sisa seperti tajuk patah, batang belah, dan sebagainya. 

Pada tahun 1989, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Dirjen Pengusahaan Hutan tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia. Pada sistem TPTI kegiatan pengeloaan hutan lebih diperinci dari mulai rencana pengelolaan hutan, penebangan, peremajaan dan pemeliharaan tegakan tinggal guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya. 

Kemudian pada tahun 1993, dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan No. 40/Kpts/IVBPHH/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Coba Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI), sebagai suatu sistem silvikultur yang dilakukan dengan membuka areal dalam bentuk jalur dengan menebang pohon yang berdiameter diatas 20 cm, sehingga sinar matahari dapat mencapai permukaan tanah. Kelestarian produksi didasarkan pada keberhasilan permudaan buatan atau alam. Lokasi pelaksanaannya adalah lahan-lahan bekas tebangan TPTI dengan didalamnya dilakukan penanaman jenis-jenis komersial dengan jarak tertentu dan dilakukan pemeliharaan. Sistem ini disebut juga sistem Tebang Jalur Tanam Konservasi.Alasan diterapkannya sistem tersebut adalah pertimbangan sitem pengawasan, komposisi jenis pohon unggulan, penghara bagi kegiatan industri kecil/rakyat, kepastian kawasan, pertumbuhan riap pohon yang tinggi dan kegiatan pemeliharaan dapat ditingkatkan sehingga menunjukkan kepada dunia internasional,kemampuan kita dalam mengelola hutan tropika secara lestari. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem ini tidak bisa memperbaiki hutan Indonesia, bahkan menambah luasan hutan yang rusak. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan uji coba penerapan teknik silvikultur intensif yang dilakukan melalui sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) pada beberapa perusahaan yang dimulai tahun 1999 bekerja sama dengan ITTO. Dalam teknik silvikultur intensif (SILIN) dipadukan tiga elemen pokok yaitu penggunaan jenis yang unggul melalui hasil uji jenis/uji provenans, manipulasi lingkungan dan pengendalian hama penyakit terpadu. Penerapan sistem TPTJ dilakukan agar memudahkan pengawasan terhadap hasil penanaman dan teknik silvikultur intensif bisa dengan mudah dilaksanakan, dengan tujuan membangun hutan tanaman operasinal di hutan alam yang sehat, prospektif dan lestari. Hutan prospektif yaitu hutan tanaman yang memiliki produktivitas dan kualitas produk yang tinggi. Hutan yang sehat mampu mewujudkan fungsinya secara optimal sebagai hutan produksi dan lestari yaitu menjaga kelestarian lahan agar produktvitas dan kualitas produksi tidak menurun (Tim SILIN, 2007). 

B. Kerusakaan Hutan Alam 

Pengelolaan dan pengusahaan hutan Indonesia selama 30 tahun terakhir ini telah menyisakan kehancuran hutan Indonesia yang sulit dilakukan direhabilitasi. Pada tahun 1970-an luas kawasan hutan Indonesia mencapai 143 juta hektar, dengan asumsi 70% bervegetasi hutan, ini berarti terdapat 100 juta hektar tutan. Akan tetapi pada saat ini kondisinya sudah mengalami kerusakan yang drastis, sehingga kawasan hutan yang benar-benar bervegetasi pada saat ini tinggal 21,4 juta hektar (Oetomo, 1997 dalam Anonim, 1998). Demikian pula Fox et al (2000) lebih rinci menjelaskan bahwa tutupan hutan Indonesia secara aktual pada tahun 1997 yaitu; hutan lindung (kurang dari 25 Juta ha), hutan konservasi (15 juta ha), hutan produksi (25 juta ha) dan hutan produksi terbatas (25 juta ha). Hal tersebut membuktikan bahwa potensi hutan alam Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. 

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan alam adalah sebagai berikut :

1. Penebangan pohon melampaui batas kemampuan hutan untuk memulihkan diri dengan melakukan regenerasi dan suksesi. 
2. Pembalakan liar (Illegal logging) 
3. Konversi kawasan hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan.
4. Penjarahan dan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar hutan 
5. Beberapa akibat yang disebabkan oleh aktifitas yang dilakukan oleh masayarakat sekitar hutan dalam pembukaan lahan untuk perladangan. 
6. Bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir/tsunami, tanah longsor. 
7. Pertumbuhan industri yang membutuhkan kayu melebihi pasokan lestari 
8. Dampak otonomi daerah untuk mengejar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 

Awang (2001) menjelaskan bahwa faktor yang menjadi akar masalah terjadinya kerusakan hutan adalah disebabkan karena epistomologi ”kayu” dalam pengelolaan hutan. Epistomologi ”kayu” dalam arti luas bahwa tidak disebut hutan apabila suatu hamparan tidak ditumbuhi pohon-pohon. Akibatnya hutan rusak menjadi ”sah” karena yang menjadi ukuran hanya nilai ekonomi kayu. Kedepan harus dikembangkan epistomologi kehutanan masyarakat sebagai alternatif untuk pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. 

Selanjutnya dalam Anonim (2001) dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh bidang kehutanan Indonesia saat ini antara lain : 

1. arah dan sistem pengelolaan hutan yang tidak jelas, 
2. Akibat dari arah pengelolaan hutan yang tidak jelas maka upaya untuk melakukan perlindungan hutan juga menjadi tidak jelas, 
3. Departemen Kehutanan belum secara serius menyelesaikan berbagai konflik sumber daya hutan yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang HPH, 
4. Politik otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan (PSDH) disikapi oleh Departemen Kehutanan dan Pemerintah secara berlainan. 
5. Tekanan luar negeri terhadap kelestarian sumber daya hutan, 
6. Kepentingan masyarakat dalam pengelolaan SDH belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dan 
7. Dipandang perlu untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi kebekuan kegiatan bidang kehutanan. 

C. Kerusakan Hutan Mangrove 

Demikian halnya dengan luas hutan mangrove Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Menurut laporan FAO (1982), luas hutan mengrove Indonesia pada tahun 1982 sekitar 4,25 juta hektar. Tahun 1987 diperoleh informasi bahwa luas hutan mangrove telah berkurang dan tersisa tinggal 3,24 juta ha dan hasil survey tahun 1995, luasannya turun lagi menjadi 2,06 juta ha (Susilo, 1995). Menurut Departemen Kehutanan dalam Arif (2003) seiring dengan terjadinya euforia reformasi telah memperparah kerusakan hutan mangrove Indonosia, sehingga tersisa sekitar 1,71 juta ha saja. 

Kerusakan hutan mangrove merupakan akibat eksploitasi yang dilakukan terus- menerus tanpa diiringi dengan upaya permudaan menyebabkan jumlah populasinya semakin menurun. Kerusakan tersebut semakin parah dengan perubahan atau konversi fungsi lahan menjadi tambak atau pertanian. Penyebab lainnya adalah upaya pembangunan yang tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup. Beberapa proyek pembangunan yang disinyalir akan memberikan dampak kerusakan lingkungan hidup bukannya dihentikan melainkan tetap dilaksanakan dengan alasan akan melakukan Rencana Kelola Lingkungan (RKL). Sebagai contoh reklamasi Pantai Kapuk dan Teluk Jakarta serta reklamasi pantai di Semarang, yang akhir-akhir ini menyebabkan terjadinya banjir air laut pasang atau rob (Supriharyono, 2007) 

Faktor penyebab kerusakan hutan mangrove lainnya adalah adanya pencemaran air laut seperti tumpahan minyak bumi (Baker et al, 1980 dalam Supriharyono, 2007) melaporkan akibat tumpahan minyak di Selat Singapura menyebabkan berhektar-hektar hutan mangrove di perairan Pulau Kelapa Jernih, Pemling dan Ayer Puluh, rusak/mati. Pada tahun 2004 juga dilaporkan bahwa terjadi pencemaran di kawasan pantai Pulau Seribu akibat minyak mentah yang menyebabkan rusaknya eksosisem terumbu karang, padang lamun, mangrove, biota dan fauna laut (Anonim, 2004).

II. UPAYA PEMBANGUNAN HUTAN LESTARI 

A. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Ekologi 

Selama ini pembangunan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan aspek-aspek sosial budaya dan lingkungan hidup kurang diperhatikan bahkan ditinggalkan. Dalam pandangan ekologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, bahwa manusia akan tetap bertahan hidup hanya jika terdapat keseimbangan antara keutuhan ekosistem dan kebutuhan manusia terhadap sumber daya lingkungannya. Adanya kearifan ekologis yang diterapkan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan, karena kearifan ekologis merupakan nilai-nilai yang sangat erat hubungannya dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dimiliki (Aswandi, 2004). Banyak contoh kearifan ekologi yang diterapkan oleh masyarakat disekitar hutan di Indonesia. Hal itu harus dihormati karena menjadi merupakan tambahan pengetahuan bagi pengelola hutan dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan suatu kawasan. 

Sumber daya hutan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimum sebagai satu kesatuan ekosistem yang terintegrasi dalam kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari, yang menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial dari sumber daya hutan tersebut. Hutan merupakan komponen utama dari suatu ekosistem, karenanya pengelolaan hutan secara langsung akan mempengaruhi komponen lainnya seperti tanah, air, udara, iklim mikro dan lingkungan secara keseluruhan. Akibat dari mismanagement sumber daya hutan yang berbentuk penebangan yang dilakukan pada lahan-lahan miring dan penggarapan pada lahan-lahan tersebut oleh penduduk atau perusahaan perkebunan sekarang sudah banyak dirasakan dampaknya antara lain banjir dan tanah longsor. Dengan berbekal ekologi maka setiap langkah manusia dalam mengelola sumber daya hutan akan diarahkan pada pelestarian lingkungannnya sebagai suatu kesatuan ekosistem. 

B. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 

Dalam pembangunan hutan harus dilakukan dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan pemberdayaan dan peningkataan kesejahteraannya, dengan harapan masyarakat mejadi benteng untuk pengamanan hutan dan lingkungannya. Hutan dan masyarakat yang ada didalamnya atau disekitar kawasan hutan merupakan satu kesatuan, maka dari itu dalam pengelolaan sumberdaya hutan,mereka harus dilibatkan. Dalam UUD 1945 dan GBHN dinyatakan bahwa SDA dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Masyarakat dan hutan memiliki hubungan yang sangat erat,paling tidak terdapat tujuh dimensi yang menunjukkan interaksi masyarakat dengan hutan, yang harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu (Colver dkk, 1999): 

1. Kedekatan dengan hutan memungkinkn masyarakat memiliki dampak yang sangat penting terhadap hutan. Secara langsung atau tidak masyarakat sekitar hutan memiliki kemampuan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan, oleh karena itu mereka harus diberi peluang lebih banyak untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. 
2. Hak-hak masyarakat lokal yang sudah menempati kawasan tertentu selama beberapa dekade bahkan ratusan tahun hendaknya mendapat pengakuan dan dihormati. Hal ini sangat penting karena apabila tidak dilakukan maka akan timbul rasa ketidakadilan yang menyebabkan berbagai masalah dari ketidakacuhan terhadap kebijakan dalam bidang kehutanan sampai pada peningkatan konflik dan kekerasan. 
3. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya hutan sangat tinggi seperti berburu,menangkap ikan, mengumpulkan makanan, kayu bakar, obat atau melakukan pembukaan lahan untuk ladang/pertanian. Kebutuhan masyarakat yang penghidupannya bergantung pada hutan harus dipadukan ke dalam pengelolaan hutan lestari. 
4. Kemiskinan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan lestari.Umumnya masyarakat sekitar hutan relatif miskin. Dengan kelimpahan sumber daya yang ada dihutan yang dimanfaatkan oleh pengelola namun tidak berdampak terhadap kesejahteraan mereka,akan menjadi sumber masalah sosial dan lingkungan. 
5. Pengetahuan lokal masyarakat sekitar hutan dapat dijadikan pendukung fungsi penting dalam pengelolaan hutan, karena pengetahuan lokal yang bersifat unik tersebut sangat bernilai mengingat keterbatasan pengetahuan kita tentang ekologi dan kegunaan hutan (terutama hutan tropis). 
6. Integrasi hutan budaya masyarakat disekitar hutan juga merupakan hal yang sangat penting dan kelangsungannya akan terancam dengan hilangnya hutan. Kehancuran budaya ini akan berdampak terhadap kemiskinan, penyakit mental dan berbagai masalah sosial. 
7. Umumnya terjadi defisit kekuasaan bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau dekat hutan dalam banyak kawasan. Pengaruhnya adalah mereka merasa terganggu dan tidak mampu menjaga sumber penghidupan mereka sehingga menimbulkan praktek yang bisa merusak lingkungan. 

C. Menggalakan Pembangunan Hutan Buatan 

Program pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dicanangkan dalam rangka meningkatkan potensi kawasan hutan produksi yang diusahakan dengan tujuan untuk penyediaan bahan baku industri perkayuan secara mantap dan berkesinambungan, peningkatan pendapatan devisa serta penyediaan lapangan kerja. Program tersebut juga ditujukan untuk mengurangi tekanan eksplotasi terhadap hutan alam, sehingga aspek kelestarian industri pengolahan kayu termasuk kelestarian hutan akan terjamin (Departemen Kehutanan,1987). Dalam pola umum unit HTI, telah ditentukan jenis-jenis prioritas dan arahan riap volume serta daur tanaman yang diharapkan untuk masing-masing tujuan pengusahaan, yaitu: 1) untuk kayu pertukangan: 15 m3 /ha/tahun (10-30 tahun), 2) kayu serat: 25 m3 /ha/tahun (8-20 tahun) dan 3) kayu energi: 35 m3 /ha/tahun (5 tahun). 

Pembangunan HTI sangat penting mengingat keunggulannya dibandingkan hutan alam dalam mengantisipasi kebutuhan hasil hutan kayu yang semakin meningkat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan HTI adalah lokasi pembangunan, jenis yang ditanam, rancangannya sehingga sebagai ekosistem buatan akan tahan terhadap berbagai gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar.Manan (1997) menyarankan bahwa pembangunan HTI harus diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:lokasinya bukan pada hutan alam primer maupun hutan alam sekunder yang masih baik keadaannya,dalam penyiapan lahan tidak dengan cara pembakaran (slash and burn), jenis campuran baik secara horisontal maupun vertikal (multi layer) sesuai kondisi tapaknya, menghindari terbentuknya blok-blok luas dengan komposisi monokultur, adanya kawasan lindung dalam hutan tanaman industri yang dibangun dan penerapan sistem silvikultur yang tepat dengan menjamin permudaan buatan intensif. 

Pentingnya menggalakan pembangunan hutan tanaman dan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan suatu keharusan mengingat hutan Indonesia dalam kondisi yang kritis. Luas lahan kritis pada kawasan hutan Indonesia hasil inventarisasi tahun 2004 mencapai 74.012.463,68 hektar sedangkan realisasi kegiatan rehabilitasi lahan kritis dari tahun 2001-2005 baru mencapai luas 1,46 juta hektar, realisasi kegiatan penghijauan dari tahun 1996-2005 baru mencapai 726.911 hektar, sedangkan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) baik untuk kayu pulp maupun kayu pertukangan dari tahun 1989-2005 baru mencapai luas 4,416 juta hektar (Departemen Kehutanan, 2006). 

III. HUTAN, RIMBAWAN DAN MASYARAKAT 

Hutan merupakan suatu eksosistem, yang terdiri atas komponen biotik misalnya tumbuhan, hewan, termasuk yang hidup di atas tanah dan komponen abiotik seperti tanah, air, udara, cahaya matahari dan sebaginya yang menjadi sebuah satu kesatuan kehidupan. Hutan sebagai sebagai salah satu sumber alam di Indonesia harus dikelola berdasarkan pendekatan ekosistem. Mengejar tujuan ekonomi jangka pendek seperti ekspor log/kayu dengan mengorbankan potensi hutan untuk jangka panjang yang mencakup hubungan dan pengaruhnya terhadap semua aspek lingkungan hidup, akan sangat merugikan masyarakat. 

Manfaat hutan bagi kehidupan manusia adalah sebagai sumber kehidupan dengan menyediakan segala yang dibutuhkan manusia. Hutan menyediakan makanan, menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya, mengatur tata air, menghasilkan O2, menyerap CO2, sumber plasma nutfah, bahan baku industri obat-obatan dan lain-lain. Masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan juga merupakan bagian dari ekosistem tersebut karena semua komponen tersebut memiliki peran yang penting dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan. 

Rimbawan yang dianggap lebih tahu tentang hal-hal tersebut dituntut untuk dapat menghadapi dua tantangan yaitu peningkatan produksi hasil hutan untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran bangsa dan dituntut keahliannya dalam mengelola sumber daya hutan agar terjamin kelestarian fungsinya dan terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik. Dengan melakukan usaha-usaha konservasi dan pelestarian sumber-sumber alam dengan jalan menempatkannya sejajar dengan prioritas-prioritas yang bersifat materi dan produksi kayu semata-mata. Seorang rimbawan akan menjadi ujung tombak dalam pengelolaan hutan Indonesia. Kalau disimak sejarah profesi rimbawan, ternyata pada saat ini jiwa pengabdian rimbawan semakin diperlukan selain keahliannya. Kehutanan bukan pekerjaan white collar, salon forester, tetapi profesi yanag lebih banyak berorientasi ke lapangan, ke hutan. Pohon demi pohon yang harus dikendalikan pertumbuhannya (Manan, 1997). 

Hutan, masyarakat dan rimbawan merupakan tiga hal yang saling berhubungan dengan erat. Selama masih terdapat “jarak” diantara ketiganya maka akan sulit bagi profesi kehutanan dalam berkiprah mengoptimalkan manfaat sumber daya hutan bagi konservasi, sosial dan ekonomi. Bahkan bisa terjadi bahwa masing-masing aspek tersebut hanya dihasilkan serba sedikit karena adanya benturan kepentingan antara berbagai pemanfaatan tersebut (Manan, 1997). Sudah saatnya semua memikirkan hal yang sama bagaimana mengelola SDH dengan baik dengan menghindarkan benturan kepentingan antar para pihak sehingga hutan tetap lestari. 

IV. PENUTUP 

Pengelolaan hutan Indonesia yang dilakukan dengan benar dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian alam adalah bukan hanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi lebih dari itu merupakan penyelamatan hutan Indonesia yang merupakan tugas mulia bagi masyarakat Indonesia. Penulis menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan langit, bumi dan seisinya untuk dikelola oleh manusia dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kerusakan. Allah SWT telah berfirman dalam kitab suci Al Qur’an,”telah tampak kerusakan di darat dan di lautan dikarenakan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerusakan sumber daya hutan Indonesia adalah disebabkan oleh orang-orang yang yang tidak bertanggung jawab. Namun akibat dari kerusakan yang terjadi tersebut, seperti banjir bukan hanya dirasakan oleh pelaku kerusakan itu sendiri juga oleh orang-orang yang tidak pernah berinteraksi atau jauh dengan hutan. 

Melihat kondisi hutan yang sedemikian rusaknya, maka semua elemen terutama yang memiliki hubungan dengan hutan, harus terlibat dalam pengelolaanya secara lestari. Patut kita renungkan bersama isi sebuah nasihat, apabila dalam sebuah kapal dimana penumpang kapal bagian atas dan bagian bawah masing-masing mementingkan diri dan kelompoknya. Ketika penumpang kapal yang dibawah tidak memiliki air minum dan kemudian memilih untuk melubangi kapal. Apabila penumpang yang diatas tidak melarangnya, maka sudah pasti kecelakaan bagi semua penumpang kapal tersebut. Demikian pula pengelolaan sumber daya hutan dengan baik dalam rangka penyelamataan hutan Indonesia adalah menjadi tugas mulia bagi siapa saja, walaupun tidak memiliki hubungan langsung dengan hutan, karena akan merasakan akibatnya dari kesalahan pengelolaan yaang terjadi. Sedangkan pihak-pihak yang berhubungan dengan hutan dari semua elemen di negara ini, maka mengelola hutan dengan menjaga kelestariannya adalah menyelamatkan kehidupannya dan manusia pada umumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Aswandi, 2004. Etika Lingkungan: Pengelolaan SDA Lestari. Prosiding Ekspose Strategi Pengelolaan Taman Nasional pada Era Otonomi Daerah di Pekanbaru, 8 Oktober 2004. Kerjasama BPK Sumatera dengan Dinas Kehutanan Riau. 

Awang, S. 2001. Epistomologi Komuniti Forestri: Pendekatan Konstruktivis. Dalam Otonomi Sumber Daya Hutan. Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) di Bandar Lampung tanggal 23-25 Januari 2001.

Anonim, 1998. Impian Dan Tantangan Manusia Indonesia Dalam Mewujudkan Hutan dan Kebun Yang Lestari Sebagai Anugerah dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa. Departemen Kehutanan RI. Jakarta. 

----------, 2001. Otonomi Sumber Daya Hutan. Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) di Bandar Lampung tanggal 23-25 Januari 2001 

----------. 2004. Kumpulan Berita Pembangunan Kehutanan Tahun 2003 – 2004. Departemen Kehutanan RI. Jakarta. 

Arif, A. 2003. Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaatnya. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 

Barr, C. 2007. Intensively Managed Forest Plantation in Indonesia. Overview of recent trend and current plans. Meeting of the Forest Dialogue. Pekanbaru March 7-8, 2007. Center for International Forestry Research (CIFOR) 

Colver, J.P.C., Ravi P., Mario G., Cynthia M.D., Noemi M.P. dan Roberto P. 1999. Siapa Yang Perlu Dipertimbangkan. Menilai Kesejahteraan Manusia dalam Pengelolaan Hutan Lestari. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor. 

Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Quran dan Terjemahannya. 

Departemen Kehutanan. 1987. Pola Umum Unit Hutan Tanaman Industri. Penerbitan No. 2. Sekretariat Pengendalian Pembangunan HTI. Jakarta 

----------.2006. Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2006. Jakarta FAO. 1982. 

Management and Utilization of Mangrove in Asia and the Pacific dalam FAO Eviromental Paper No. 4 FAO, Rome. 160 h 

Fitrianty, E.L. 2007. Tanggap Bencana. Surat Kabar Seputar Indonesia tanggal 4 Januari 2008. Halaman 11.

Fox, J., M. Wasson and G. Applehate. 2000. Forest Use Policies and Strategies in Indonesia: A Need for Change. Jakarta. Makalah disajikan untuk Bank Dunia Mei. 2000. Manan, S. 1997. Hutan Rimbawan dan Masyarakat. Penerbit Institut Pertanian Bogor Press. Bogor. Supriharyono. 2007. 

Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.  

Susilo, E. 1995. Manusia dan Hutan Mangrove dalam Pelestarian dan Pengembangan Ekositem Hutan Bakau Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Halaman. 8

Tim SILIN. 2007. Modul Pembekalan Umum Silvikultur Intensif. Program Pelatihan Pengembangan Pendidikan Profesi Kehutanan Juli – Desember 2007 di PT Sari Bumi Kusuma. Kalimantan Barat.