Kinerja Perekonomian

Kinerja Perekonomian

Perekonomian Indonesia pada triwulan laporan ditandai meningkatnya tekanan inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 5,90% (yoy), meningkat dibandingkan catatan triwulan sebelumnya 4,30% (yoy). Peningkatan inflasi IHK tersebut terutama dipicu oleh kenaikan harga-harga pada kelompok volatile food yang tercatat 14,20% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 5,68% (yoy). Sementara itu, inflasi inti dan inflasi administered prices masih cukup terkendali. Inflasi inti secara tahunan menurun dari 4,40% (yoy) menjadi 4,21% (yoy). Inflasi administered prices masih cukup rendah 2,91% (yoy), meskipun sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya 2,66% (yoy). 

Ke depan, inflasi tahun 2013 diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam kisaran target 4,5%+1%. Prakiraan tersebut sudah memperhitungkan dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Namun demikian, beberapa faktor tetap perlu dicermati karena dapat memengaruhi prospek inflasi, antara lain terkait dengan kemungkinan kebijakan subsidi bahan bakar minyak dan barang/jasa strategis yang berisiko meningkatkan tekanan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan tercatat melambat 6,02% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,11% (yoy). Perlambatan perekonomian terutama bersumber dari permintaan domestik yang menurun, sedangkan ekspor mulai membaik meskipun masih terbatas. Penurunan permintaan domestik terjadi baik pada konsumsi rumah tangga maupun investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat menjadi 5,2% (yoy) antara lain dipengaruhi menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak naiknya inflasi bahan makanan dan turunnya keyakinan konsumen. Pertumbuhan investasi tercatat menurun menjadi 5,9% (yoy) antara lain dipengaruhi menurunnya optimisme pelaku bisnis.

Ke depan, prospek ekonomi Indonesia diperkirakan berada dalam kisaran 6,2%-6,6%, dengan permintaan domestik sebagai pendorong utama. Konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan dari sisi domestik didorong dampak berbagai kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, ekspor diprakirakan mulai tumbuh lebih baik sejalan prospek perbaikan perekonomian global.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal Indonesia pada triwulan I-2013 membaik. Hal itu tercermin pada defisit neraca transaksi berjalan yang menyusut menjadi USD5,3 miliar (2,4% dari PDB) dari defisit USD7,6 miliar (3,5% dari PDB) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan defisit pada transaksi berjalan disebabkan surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat dan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan yang lebih rendah. Pada sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial pada triwulan laporan mengalami defisit sebesar USD1,4 miliar antara lain dipengaruhi kebijakan Bank Indonesia yang memperbesar pasokan valuta asing untuk pembayaran impor minyak. Secara keseluruhan, defisit pada transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial mengakibatkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I-2013 mengalami defisit USD6,6 miliar. Dengan perkembangan tersebut, jumlah cadangan devisa pada akhir Maret 2013 turun menjadi sebesar USD104,8 miliar, atau setara dengan kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 5,7 bulan.

Pada triwulan II-2013, kinerja NPI secara keseluruhan diprakirakan membaik, didukung oleh transaksi modal dan finansial yang kembali mencatat surplus sehingga diharapkan mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Perkiraan kinerja NPI triwulan II-2013 yang membaik tersebut sudah mulai terindikasi dari jumlah cadangan devisa pada akhir April 2013 yang meningkat menjadi USD107,3 miliar.

Defisit NPI pada triwulan laporan berpengaruh kepada nilai tukar rupiah yang masih dalam tren melemah. Rupiah pada akhir triwulan ditutup pada level Rp9.715/USD, melemah 0,88% dibandingkan akhir triwulan IV-2012 pada level Rp9.630. Kendati demikian, tren pelemahan rupiah tetap diikuti oleh volatilitas yang dapat dijaga pada level rendah. Pada triwulan I-2013, volatilitas nilai tukar rupiah tercatat 2,92% lebih rendah dari triwulan IV-2013 yang sebesar 4,34%. Rendahnya volatilitas rupiah tidak terlepas dari respons kebijakan Bank Indonesia menjaga pergerakan rupiah agar tidak berfluktuasi secara berlebihan. 

Sejalan dengan kinerja makroekonomi yang tetap terjaga, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) secara keseluruhan menunjukkan kinerja positif. Pada akhir triwulan I-2013, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Financial Stability Index/FSI) berada pada level 1,61. Stabilitas sistem keuangan tersebut didukung oleh terjaganya kinerja perbankan sebagai industri yang mendominasi sistem keuangan Indonesia. Kinerja perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) pada akhir triwulan I-2013 sebesar 18,92%, meningkat dari 17,32% pada triwulan sebelumnya. Peningkatan CAR tersebut dicapai melalui peningkatan modal bank dan penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sementera itu, laba perbankan secara triwulanan mengalami peningkatan dan berhasil membukukan laba sebesar Rp11,33 triliun. Di sisi lain, perkembangan intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit dalam mendukung pembiayaan perekonomian masih menunjukkan peningkatan. Meningkatnya penyaluran kredit perbankan tersebut disertai dengan meningkatnya penyaluran kredit ke sektor produktif yang masih diikuti dengan membaiknya kualitas kredit. 

Kinerja perekonomian Indonesia tidak terlepas dari dukungan keandalan sistem pembayaran dan terpenuhinya kebutuhan uang kartal masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan sistem pembayaran sebagai bagian dari sistem keuangan selama triwulan I-2013 berjalan dengan aman dan lancar. Ketersediaan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sistem setelmen dana dan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sebagai sistem setelmen surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia, serta transaksi pembayaran ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mencapai 100%. Dengan demikian, keandalan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dapat dijaga dengan baik. Disamping itu, keandalan sistem pemrosesan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (e-money) yang diselenggarakan oleh pihak di luar Bank Indonesia juga terjaga dengan baik. Dari sisi pengedaran uang, Bank Indonesia fokus pada pemenuhan kebutuhan uang kartal dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Secara keseluruhan, kebutuhan uang kartal masyarakat dapat dipenuhi, bahkan hingga ke wilayah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kebijakan yang Ditempuh

Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia pada triwulan laporan tetap diarahkan agar dapat menjaga inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan, sambil terus berupaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Mempertimbangkan kondisi di triwulan laporan dan prospek ekonomi ke depan, kebijakan moneter yang ditempuh diarahkan untuk memitigasi pengaruh meningkatnya tekanan inflasi jangka pendek yang bersumber dari kenaikan harga pangan (volatile food) dan masih berlanjutnya tekanan terhadap keseimbangan eksternal. Oleh karena itu, sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka sepanjang triwulan I-2013 Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 5,75%, yang dinilai masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014 sebesar 4,5%+1%. 

Ke depan, Bank Indonesia akan terus menempuh arah kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan, sambil terus mencermati berbagai risiko yang dapat memengaruhi keseimbangan ekonomi makro dan menyesuaikan respons kebijakan moneter sesuai kebutuhan. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sesuai dengan kondisi fundamental yang selama ini ditempuh akan dilanjutkan dan diperkuat dengan percepatan upaya-upaya pendalaman pasar valuta asing. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah dengan fokus pada upaya menekan defisit transaksi berjalan dan meminimalkan tekanan inflasi dari sisi volatile food. 

Guna mewujudkan struktur perbankan yang sehat, pada triwulan I-2013 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan proses implementasi dan penyusunan kebijakan turunan atas paket kebijakan di tahun 2012. Kebijakan tersebut terkait keuangan inklusif dengan fokus pada rencana penyusunan ketentuan branchless banking yang bertujuan sebagai strategi distribusi yang digunakan bank dalam rangka memperluas pemberian layanan keuangan kepada nasabah tanpa melalui kantor bank sebagai bagian dari program keuangan inklusif secara nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga mewujudkan sistem pengaturan perbankan yang efektif melalui implementasi Basel II dan penyiapan Basel III. Implementasi Basel II yang mengacu kepada inisiatif keuangan global tersebut tidak hanya untuk memenuhi standar internasional, melainkan juga untuk meningkatkan ketahanan perbankan. Melalui berbagai ketentuan yang dikeluarkan, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, diyakini dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan. Selanjutnya upaya tersebut memberikan implikasi positif terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan di Indonesia secara keseluruhan. 

Di bidang sistem pembayaran, fokus utama kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga kelancaran dan keamanan serta meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, dengan memperhatikan aspek perlindungan terhadap pengguna jasa sistem pembayaran. Kebijakan tersebut diterapkan baik terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun oleh penyelenggara lain di luar Bank Indonesia. Seiring dengan meningkatnya transaksi masyarakat melalui kartu kredit, dilakukan standardisasi chip pada kartu ATM/Debet yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Adapun untuk mengantisipasi kebutuhan konektivitas kedua sistem tersebut dengan infrastruktur sistem keuangan lainnya, baik domestik maupun internasional, Bank Indonesia melakukan pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Sementara itu, kebijakan pengedaran uang tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia secara akuntabel dan dalam koridor tata kelola organisasi yang baik, selama triwulan I-2013 Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan strategis di bidang manajemen intern. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bank Indonesia memegang prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik serta memenuhi berbagai kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas sesuai amanat Undang-Undang, pada awal 2013 Bank Indonesia telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2012 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk mencapai terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas dan kualitas, Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang bersifat Strategy Focused Organisation. Adapun terkait dengan implementasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia menetapkan matriks pengalihan fungsi dan penyempurnaan konsepsi organisasi satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan bank. Penetapan matriks tersebut mengacu pada nomenklatur Bank Indonesia, proses verifikasi terhadap usulan konsepsi penyempurnaan organisasi, dan proses evaluasi yang dilakukan oleh Forum Panel Penguji yang beranggotakan Anggota Dewan Gubernur, Asisten Gubernur, dan Pimpinan Satuan Kerja tertentu. Selain itu, Bank Indonesia telah menyiapkan pedoman atau ketentuan penugasan SDM Bank Indonesia ke OJK, khususnya terkait dengan pengembangan dan penilaian kinerja. Dalam membantu penyiapan pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2014, Bank Indonesia telah menugaskan beberapa pengawas bank sebagai tim transisi di OJK. 

Lebih lanjut, dengan memperhatikan prospek perekonomian ke depan yang masih dibayangi dengan ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakannya untuk mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung dengan penguatan strategi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah.